Kader PDIP: Jokowi-JK terancam pecah kongsi

Wapres Muhammad Jusuf Kalla
31

JAKARTA (Arrahmah.com) – Potensi pecah kongsi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla jika terpilih nanti terbuka lebar. Hal ini disebabkan karena rekam jejak JK saat kepemimpinan 2004 lalu.

Kader PDIP asal Jawa Tengah, Pupung Suharus mengatakan, lahirnya duet Jokowi-JK sangatlah tidak ideal. Apalagi setelah rekaman wawancara JK yang menyebut Jokowi tak pantas nyapres, beredar saat keduanya resmi berpasangan sebagai Capres-cawapres.

Dikutip dari Inilah.com, “Kalau menang dalam pilpres, Jokowi-JK tidak akan bertahan lama,” ungkap Pupung Rabu (25/6/2014).

Menurut dia, rekam jejak JK sebagai wapresnya SBY sudah banyak diketahui publik. Sebab JK selalu ini mendominasi di pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya niatan JK di tahun 2004 lalu yang ingin mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wapres Nomor 1/2004 tentang Penanganan Gempa dan Tsunami Aceh.

Padahal, lanjut mantan anggota DPR periode 2004-2009 itu, hukum ketatanegaraan tidak mengenal adanya SK wapres. Karena yang ada hanyalah keputusan presiden (keppres) atau instruksi presiden (inpres).

“Bahwa karakter JK haus kekuasaan, sulit dibantah. Demikian pula Jokowi yang seharusnya menyelesaikan tugas sebagai gubernur DKI secara paripurna, malah tergiur untuk nyapres,” ungkapnya.

Sebelumnya, Masalah SK Wapres yang digagas JK pada 2004 lalu, sempat menggemparkan jagat politik. Padahal, pemerintahan SBY-JK belum 100 hari berjalan, namun upaya JK menelikung SBY sudah terlihat.

Atas kasus ini, mantan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyebut JK telah melanggar UU. Alasannya, JK sudah menanda tangani SK wapres yang menyalahi hukum ketatanegaraan itu.

“Saya mendengar bahwa dia yang menandatangani surat itu, dan bahkan dalam surat itu menyarankan seseorang untuk menjadi penguasa di Aceh. Dan itu berarti (pemimpin tersebut) berada diatasnya Panglima TNI, dan menurut saya seharusnya TNI itu dilibatkan. Karena menurut yang saya dengar TNI tidak diperankan sama sekali oleh Jusuf Kalla dalam operasi di Aceh,” ungkap Gus Dur pada 5 Januari 2005.

Dalam kesempatan itu, Gus Dur mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberikan keputusan politik atas keluarnya SK wapres tersebut. “Masak saya diperiksa Jusuf Kalla tidak,” kata Gus Dur.

Artinya, perjalanan pemerintahan SBY-JK yang berslogan dwi tunggal malah memunculkan istilah baru yakni matahari kembar. Bisa jadi bakal terulang kalau Jokowi-JK menang. (azm/arrahmah.com)j

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.