Kampanye hitam Pilpres wujud ketidakberdayaan politik

foto ilustrasi
24

Oleh : Abu Rasyidah (Aktivis Gerakan Kontemporer di Indonesia)

(Arrahmah.com) – Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang hari-hari ini media dipenuhi oleh berita tentang aksi kampanye hitam. Tidak jelas siapa atau pihak mana yang lebih dulu mulai. Tetapi suasana itu telah menyelimuti aktivitas kampanye pilpres. Sebuah perhelatan yang akan menentukan pemimpin negeri muslim terbesar di dunia ini. Kampanye hitam yang paling masif dilakukan melalui media sosial. Hingga muncul wacana yang disampaikan pada Kemenkominfo tentang kemungkinan penutupan situs atau sosmed yang melakukan black campaign. Berikutnya black campaign memicu komentar, pendapat, opini bahkan analisa. Ada yang menanggapinya secara responsif dan ada juga yang cuek.

Tanggapan disampaikan oleh hampir semua elemen masyarakat. Mulai dari artis, pengamat, politisi, tim sukses, KPU, panwaslu, kejaksaan agung, capres cawapres, akademisi, ulama, tokoh umat, BIN, peneliti, pemerintah dan lain lain. Tanggapan terhadap kampanye hitam itu begitu meluas. Dan pada titik kesimpulan yang sama bahwa kampanye hitam sangat merugikan. Meski demikian nampaknya kampanye hitam seolah sulit dihindari. Banyak pihak berpikir untuk mencari jalan keluar pemecahannya. Namun jarang yang berpikir serius mencari akar persoalan. Kenapa dan apa yang menyebabkan kampanye hitam ini hadir menggurita. Sehingga bisa ditemukan cara yang paling tepat memecahkannya.

Secara riil, kehadiran kampanye hitam dan kampanye negatif adalah refleksi dari budaya kehidupan politik liberal yang berakar dari basis ideologi sekuler. Dibingkai ke dalam sebuah koridor aturan main sistem politik demokrasi yang sarat dengan permainan politik uang untuk meraih kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari praktek money politic pada pileg dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan banyak partai kemarin. Trend meningginya tensi kampanye hitam adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi pilihan sistem politik demokrasi negeri ini. Kalau kita baca visi dan misi capres cawapres semuanya hampir sama. Tinggal sejauhmana komitmen capres cawapres mengimplementasikan janji-janji visi dan misinya.

Kesamaan substansi visi misi antar capres cawapres tersebut menjadikan tidak adanya persoalan krusial yang diangkat. Dan semuanya juga sudah sepakat bahwa visi misinya di atas basis demokrasi sebagai sistem politik final. Sebuah sistem politik yang berjalan bermetamorfosa sejak jaman Soekarno hingga SBY. Sebuah sistem yang semakin membuat negeri ini terpuruk akibat problem multidimensional. Puncaknya adalah saat ini dimana gabungan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi neo liberal telah menimbulkan problem sistemik. Tidak adanya persoalan krusial yang diangkat sebagai bentuk tawaran solusi alternatif sistemik dalam visi misi kedua kubu capres cawapres berimplikasi lahirnya kampanye hitam terhadap sosok capres cawapres. Dengan kata lain kesamaan substansi konseptualisasi yang tertuang di dalam visi misi capres cawapres menyebabkan kedua capres cawapres tidak sibuk beradu konsep melainkan sibuk beradu black campaign terhadap sosok. Selain juga karena ketidak jelasan konsep yang diusung. Meski dilakukan upaya untuk merekontruksi regulasi kampanye sekalipun. Karena sudah menjadi jamak dan diakui oleh berbagai ahli dan praktisi hukum bahwa telah terjadinya tumpang tindih hukum di negeri ini.

Pada akhirnya kampanye hitam atas sosok capres cawapres bukan saja sebagaimana yang disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi menunjukkan tidak pedenya capres cawapres melainkan bentuk ketidakberdayaan politik capres cawapres yang akan maju ke pilpres mendatang. Bukan tidak mungkin jika kampanye hitam ini berjalan secara sistematis maka kekhawatiran BIN yang diwakili oleh Marciano akan benar-benar terjadi. Yakni terjadinya krisis kepercayaan terhadap kedua capres cawapres yang berimplikasi ketidakpercayaan terhadap pilpres. Salah satu faktor ketidakberdayaan capres cawapres adalah bahwa capres cawapres hanyalah pioneer di dalam sebuah permainan politik yang melibatkan banyak pihak. Antara parpol yang berkoalisi dengan para elitnya, sponsor parpol, dan kekuatan-kekuatan intervensi asing.

Ditambah dalam kondisi kran keterbukaan politik yang begitu luas saat ini maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa permainan politik nasional bebas dari intervensi asing melalui para agennya di berbagai lembaga negara dan pemerintah. Apalagi fakta ketergantungan ekonomi yang besar lewat hutang luar negeri yang terus membumbung tinggi tidak bisa dibantah telah menjadi bukti. Dimana hutang itu senantiasa dihiasi oleh beragam prasyarat-prasyarat jika akan direschedulling apalagi dimoratoriumkan. Terlalu pagi berharap munculnya pemimpin yang memiliki keberanian politik untuk mengatakan STOP Intervensi Asing melalui hutang dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam. Yang paling mungkin dilakukan oleh pemimpin mendatang hanyalah renegosiasi atas kontrak kerjasama investasi asing.

Dibutuhkan tidak saja dukungan sosok pemimpin yang berintegritas tinggi mengembalikan kedaulatan negeri ini bebas dari segala bentuk ketergantungan. Terutama ketergantungan ekonomi dan politik yang menjadi salah satu pilar penting pengelolaan negeri ini. Melainkan perlunya dukungan sistem politik dan sistem ekonomi termasuk sistem kehidupan yang lain untuk bisa melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan. Sudah cukup menjadi salah satu indikator adanya berita bahwa investor asing tidak terpengaruh kepada siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden di antara kedua pasangan kandidat ke depan. Selagi sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi neo liberal yang berlaku maka tatanan kebijakan politik dan ekonomi tetap akan sama kondisinya seperti rezim sebelumnya -jaman SBY.

Di dalam sistem seperti itu maka ruang gerak investasi asing masih bebas berkeliaran di negeri ini. Kita bisa memahami kemudian bahwa kampanye hitam adalah gambaran lemahnya integritas pemimpin dan minimnya konsep alternatif tawaran baru dengan mengusung sebuah sistem politik dan sistem ekonomi yang mampu memutus segala bentuk ketergantungan di negeri ini. Penting direnungkan kemudian untuk kembali meyakini sekaligus menerapkan sistem alternatif yang telah diturunkan oleh Tuhan Yang Menciptakan manusia yakni Al Islam yang memuat kesatuan tidak terpisah Syariah, Khilafah dan Jihad sebagai solusi pemecahan kehidupan manusia. Wallahu a’lam bis shawab.

(azm/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.