Kewajiban memahami Khilafah Islamiyah

Santri dan Kitab kuning
48

BANJARMASIN (Arrahmah.com) – Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan menggelar bedah buku “Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning” dengan menghadirkan tiga pembicara utama di Banjarmasin, Ahad (27/4/2014).

Ketiga pembicara itu masing-masing Fathiy Syamsudin Ramadhan An Nawy (penulis buku), Wahyudi Al Maroky (Direktur Pamong Institute, Jakarta) dan H. Asfiani Nurhasani, Lc (Ulama Kalsel).

Penulis buku tersebut, Fathiy Syamsudin Ramadhan An Nawy menyatakan, bukunya tersebut untuk menggugah kaum Muslim agar memahami Khilafah Islamiyah sebagai kewajiban.

Bahkan menurut dia, kewajiban memahami Khilafah Islamiyah paling penting dari sekian banyak kewajiban penting lainnya di dalam Islam.

Pasalnya, Khilafah Islamiyah merupakan satu-satunya metode syari untuk menerapkan Islam secara sempurna dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia.

Fathiy berharap, dengan hadirnya buku “Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning” ini, fitnah dan propaganda murahan para kaum kafir melalui antek-anteknya dapat terjungkal di bawah hujjah yang benar dan kuat.

“Semoga dengan hadirnya buku ini, juga dapat memberikan semangat kepada para ulama dan umat Islam untuk segera berjuang menegakkan kembali Khilafah Islamiyah,” kata Fathiy Syamsudin Ramadhan, lansir Antaranews.

Pembedah buku pertama, Wahyudi Al Maroky menjelaskan perbandingan antara sistem demokrasi dan sistem Khilafah Islamiyah. Menurutnya, demokrasi itu anak kandung Kapitalisme yang lahir dari akidah Sekuler di negeri Barat.

Sistem demokrasi tersebut menuai kritik, salah satunya, pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill bahwa “Demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan”.

“Jika tokoh Barat saja mengkritik demokrasi, bagaimana kita? Sangat aneh jika para ulama dan pemimpin umat yang seharusnya menyampaikan Islam, namun malah ikut menyebarkan demokrasi,” katanya.

Sedangkan Khilafah Islamiyah, menurut dia, warisan Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi. Karena itu, umat Islam seharusnya mengambil warisan Rasulullah SAW dan mengembalikan Demokrasi kepada pemiliknya yakni Barat.

Sementara pembedah buku kedua, H. Asfihani Nurhasani menyampaikan, kehadiran buku yang sedang dibedah ini sangat mencerahkan pemikiran para ulama, khususnya dan kaum Muslim pada umumnya.

Dia menyarankan perlunya dibentuk kajian-kajian khusus untuk mempelajari sistem Khilafah Islamiyah berdasarkan dalil dan fakta sejarah.

Selain itu, umat Islam agar menjaga para ulama supaya tidak terlibat dalam sistem Demokrasi, demikian Asfihani.

Gelar bedah buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap sistem Khilafah, karena sebagian kaum Muslim masih belum memahami betul sistem Khilafah Islamiyah.

Begitu pula mereka sering salah, bahkan dalam penyebutan. Contohnya Khilafah, mereka sebut khilafiyah, padahal dari sisi arti sangat jauh beberda.

Kekurangpahaman itu, ditambah pula adanya propaganda dan isu menyesatkan seputar Khilafah Islamiyah yang dihembuskan oleh kaum kafir, melalui antek-anteknya, seperti tidak wajibnya Khilafah Islamiyah.

Pemikiran yang menyesatkan lainnya, seperti menyatakan, Rasulullah Muhammad saw belum menetapkan sistem dan struktur pemerintahan baku kepada umat Islam, larangan mendirikan kembali Khilafah Islamiyah.

Pada bedah buku yang berlangsung di Masjid Jami Jalan Sungai Jingah Banjarmasin itu, hadir beberapa tokoh antar alain KH Husin Nafarin, Ketua MUI Kota Banjarmasin H Murjani Sani, para mubaligh dan mubalighah. (azm/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.