Prediksi Walhi, banjir bandang Manado dapat terjadi di Padang

78

PADANG (Arrahmah.com) – Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan (Walhi) Sumbar mem­pre­diksi, banjir yang terjadi seperti di Manado sepekan yang lalu, bisa terjadi di Sumbar. Prediksi tersebut berdasarkan pe­nilaian Walhi Nasional terkait penyebab banjir di Manado, yakni karena penggundulan hutan dan reklamasi pantai.

Direktur Walhi Sumbar, Khalid Saifullah mengatakan, ada beberapa pinggiran bukit di Padang yang mengalami degradasi, seperti di Kawa­san Bungus Teluk Kabung, Pauh, Lubuk Kilangan, Kuranji, Air Dingin dan sebagainya. Pengikisan pinggiran bukit itu terjadi karena pembangunan ru­mah, jalan dan membuka lahan untuk perkebunan.

Iklan

“Pengikisan pinggiran bukit mengakibatkan berku­rangnya lahan tutupan hutan yang berfungsi untuk me­nyimpan air. Ketika fungsi tersebut semakin berkurang seiring berku­rangnya tutupan lahan tutupan hutan, maka akan terjadi run off. Bila hujan turun, maka air akan mengalir deras tanpa ada yang menahan dan menga­kibatkan longsor. Air akan membawa material seperti kayu dan batu yang akan menumpuk di Daerah Ali­ran Sungai (DAS), yang dapat membentuk ben­dungan baru. Bila tumpukan sema­kin tinggi dan volume air se­makin tinggi, maka banjir ban­dang akan terjadi jika tum­pukan penahan air itu le­­pas,” paparnya, lansir Haluan Rabu (22/1/2014).

Khalid bahkan mene­gaskan, banjir dan longsor bisa terjadi walau hutan belum gundul sepenuhnya. Menurutnya, pada per­bukitan yang tingkat ke­miringannya cukup tinggi, maka bisa me­nyebabkan banjir. Misal­nya pada aliran sungai Ba­tang Kuranji yang perbu­ki­tannya belum gundul se­mua, namun sudah sering terjadi banjir.

Untuk menanggulangi terja­dinya banjir bandang, menurut Khalid, Pemerintah Kota Padang harus melakukan pemulihan hutan dengan penanaman kem­bali. Tak hanya menanam, Pemko Padang juga mesti melakukan perawatan tanaman yang ditanam.

Selain itu, lanjut Khalid, Pemko Padang hendaknya berko­ordinasi dengan pemilik hutan, karena sebagian hutan di Padang adalah hutan adat. “Pemerintah harus menyampaikan kepada pemilik hutan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan kritis yang rawan bencana. Pemerintah juga bisa berkoordinasi dengan pemilik hutan terkait penanaman pohon, sebab pohon yang ditanam pemerintah belum tentu dibu­tuhkan oleh masyarakat setempat. Bila pohon yang ditanam dibu­tuhkan masyarakat, maka masyarakat akan merawatnya, karena juga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi,” ungkapnya.

Terkait penggundulan hutan untuk pembuatan  jalan, pem­bangunan perumahan dan perke­bunan, Khalid menegaskan, pembangunan seperti itu jangan hanya memperhatikan dampak ekonomi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan dam­pak lingkungannya. Ia mem­pertanyakan, siapa yang bisa memastikan bahwa hutan yang digunakan untuk pembangunan, tidak akan digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, pemba­ngunan jalan yang membuka hutan, siapa yang bisa memas­tikan bahwa nantinya tidak akan dibangun perumahan atau pabrik di sekitar tempat tersebut.

Khalid menegaskan, Pemko Padang harus konsisten melarang masyarakat untuk membangun rumah di pinggiran bukit.

“Masyarakat dilarang, tapi developer dibiarkan membangun perumahan di kawasan pinggiran bukit. Hal itu menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Akibatnya, ketika ada himbauan, masyarakat akan mengabaikannya,” tuturnya.

Ia melihat ada beberapa kawasan pingguran bukit yang dijadikan perumahan oleh deve­loper, seperti kawasan Gunung Sarik, Sungai Lareh dan beberapa kawasan lainnya. (azm/arrahmah.com)

Iklan

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya