Junta militer dan pemerintah sementara Mesir menjustifikasi penerapan kondisi darurat dan jam malam

4

KAIRO (Arrahmah.com) – Larangan bepergian [jam malam] mulai diterapkan di Kairo dan 13 provinsi lainnya berdasar ketetapan kondisi darurat oleh pemerintah sementara Mesir. Ketetapan tersebut diumumkan setelah ribuan demonstran gugur dan cedera parah saat pasukan keamanan dan tentara Mesir membubarkan paksa para demonstran pendukung Mursi dengan kekuatan senjvata pada Rabu (14/8/2013). Militer Mesir mengancam akan menindak tegas setiap orang yang melanggar larangan bepergian, laporan Al-Jazeera.

Reporter Al-Jazeera melaporkan pemerintah Mesir memperluas larangan bepergian sehingga mencakup 14 provinsi. Sebelumnya larangan bepergian diterapkan di 8 provinsi. Provinsi Sinai termasuk provinsi yang memberlakukan larangan bepergian setelah dilanda demonstrasi besar-besaran anti junta militer.

Direktur kantor TV Al-Jazeera di Kairo Abdul Fattah Fayed menyatakan informasi-informasi mengindikasikan bentrokan demonstran dan penembakan dengan peluru tajam oleh militer terjadi di kota Sarm Sheikh. Hal itu menjadi alasan junta militer menerapkan larangan bepergian di seluruh kota dalam kawasan Sinai Selatan, termasuk kota Sarm Sheikh.

TV Al-Jazeera menyiarkan secara live demonstrasi di Port Said dan sejumlah propinsi lainnya pada Rabu (14/8/2013) sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Para demonstran mengecam keras tindakan represif pasukan keamanan dan tentara Mesir dalam membubarkan paksa para demonstran yang berujung ribuan demonstran gugur dan cedera berat.

Di antara propinsi yang menerapkan larangan bepergian adalah Kairo, Bani Suwaif, Minya, Jizah, Alexandria, Sinai utara dan Sinai selatan.

Junta militer telah meminta penduduk Mesir untuk mematuhi aturan larangan bepergian yang akan berlangsung setiap hari selama satu bulan penuh. Larangan bepergian berlangsung sejak pukul 19.00 petang hingga pukul 06.00 pagi.

Junta militer berjanji akan menindak tegas setiap orang yang melanggar aturan larangan bepergian. Sementara itu pemerintah sementara Mesir menegaskan hukuman penjara bagi penduduk yang melanggar aturan larangan bepergian.

Reporter Al-Jazeera melaporkan dari Kairo bahwa pasukan keamanan dan tentara Mesir akan mulai disebarkan dalam skala luas mulai Rabu (14/8/2013) petang di seluruh kawasan yang dilanda demonstrasi anti junta militer.

Pernyataan resmi yang dirilis oleh kantor kepresidenan menyatakan bahwa presiden sementara Adli Mansur “menugaskan kepada angkatan bersenjata, bekerja sama dengan angkatan kepolisian, untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan pemerintahan, melindungi kepemilikan-kepemilikan umum dan khusus serta melindungi nyawa warga negara”.

Pernyataan resmi itu menambahkan bahwa presiden Adli Mansur mengambil keputusan penerapan kondisi darurat akibat apa yang ia namakan “kekerasan, perusakan dan penyerangan terhadap bangunan-bangunan umum dan khusus serta penumpahan darah” oleh “organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok ekstrim”.

Pemerintahan sementara Mesir yang dijalankan oleh PM Hazim al-Bablawi menjustifikasi penerapan kondisi darurat dan aturan jam malam. Pemerintahan sementara menyambut hangat kebrutalan pasukan keamanan dan tentara Mesir dalam membubarkan paksa massa demonstran pendukung Mursi.

Juru bicara pemerintahan sementara menyatakan pasukan keamanan dan tentara Mesir telah mengambil tindakan yang cermat.

Pemerintahan sementara Mesir telah mengeluarkan pernyataan yang menuding Ikhwanul Muslimin bertanggung jawab atas pertumpahan darah pada hari Rabu. Pemerintahan sementara menegaskan akan menindak tegas “setiap orang yang melakukan penyerangan terhadap sarana-sarana umum”.

Sementara itu Departemen Luar Negeri Mesir menyatakan tiada jalan selain penggunaan kekuatan militer setelah mereka gagal dengan segala cara damai dalam meyakinkan para demonstran untuk membubarkan diri.

Kebrutalan pasukan keamanan dan militer yang menewaskan lebih dari 2500 demonstran sipil dianggap sebagai tindakan “melindungi stabilitas, pemerintahan dan nyawa warga negara”. Sementara demonstrasi warga sipil secara damai dituding sebagai “tindakan kekerasan, penyerangan dan penumpahan darah oleh kelompok ekstrim”. Inilah realita demokrasi yang sesungguhnya. (muhibalmajdi/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.