DPR nilai wajar kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan

14

JAKARTA (Arrahmah.com) – Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan, Kamis (11/7) hingga memakan korban lima orang tewas, ditanggapi wajar oleh sejumlah anggota DPR. Pendapat wajar itu diucapkan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi.

Sebab kata Aboe, kemarahan para napi dipicu pihak Lapas tak mampu memenuhi kebutuhan mereka. “Sangat logis bila kebutuhan primer penghuni tidak dipenuhi lantas terjadi amuk dan tindakan anarkis,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (12/7).

Aboe mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya kerusuhan dipicu persoalan suplai listrik dan air. Ketidakmampuan Lapas menyediakan pasokan listrik dan air itulah memicu kemarahan.

Dia meminta Dirjen Lapas memperhatikan kebutuhan para napi di dalam Lapas. “Kebutuhan pokok seperti air ini harus benar-benar diperhatikan oleh Dirjen Lapas,” ujarnya.

Politisi PKS itu berharap Dirtjen Lapas segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap kembali para napi yang melarikan diri. Ia berpandangan, koordinasi dilakukan juga untuk memulihkan situasi dan keamanan.

Diingatkan Aboe, penangkapan harus dilakukan secara profesional. Tidak ada pelanggaran HAM seperti menangkap dengan menyiksa seperti terjadi di Lapas Tanjung Redeb beberapa waktu lalu.

Sementara itu anggota komisis III lainnya Nudirman Munir menilai ada dua Lapas yang terburuk pelayanannya kepada napi. Yakni Lapas Tanjung Gusta di Medan dan Lapas di Bogor.

Dia menyebut LP Tanjung Kusta kapasitasnya sudah lebih 200%. Sangat buruk pelayannya. Padahal DPR telah menganggarkan dana 1 trilyun untuk pembangunan LP di seluruh Indonesia pada tahun 2011.

Penuturan Nudirman di televisi malam ini, bahwa pelayanan di dua LP tersebut tidak manusiawi. Bahkan di LP Bogor para napi ada tidur dalam posisi berdiri dan duduk.

(azmuttaqin/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.