Kudeta militer terjadi di Mesir, Mursi dilarang meninggalkan Mesir

24

KAIRO (Arrahmah.com) – Kudeta militer akhirnya terjadi di Mesir setelah berakhirnya ultimatum yang diumumkan militer untuk presiden Mursi untuk menyelesaikan krisis politik Mesir, ujar ajudan Mohammad Mursi pada Rabu (3/7/2013).

Presiden, bersama seluruh rombongan seniornya, dilarang meninggalkan Mesir, ujar penasehat keamanan nasional, Essam el-Haddad, seperti dilansir Reuters.

Amir Ikhwanul Muslimin Mohammad Badie dan wakil Mursi, Khairat al-Shater berada di antara mereka yang tidak diizinkan untuk meninggalkan negara itu.

Ada laporan mengenai ratusan tentara dengan kendaraan lapis baja melakukan parade di jalan utama dekat istana presiden.

Militer mengerahkan kendaraannya di dekat demonstrasi pro-Mursi di Kairo namun membantah telah menyerang mereka, lapor AFP.

Tentara mengklaim hanya mengamankan daerah saja.

Kantor berita resmi MENA mengutip seorang pejabat keamanan senior, mengatakan bahwa kendaraan lapis baja dikerahkan di Heliopolis dan Nasr City di ibukota, di mana protes lainnya berlangsung.

“Demi Mesir dan untuk akurasi sejarah, sebut apa yang terjadi dengan nama aslinya : kudeta militer,” ujar El Haddad dalam sebuah pernyataan, memperingatkan akan pertumpahan darah.

Yasser Haddara, seorang pembantu presiden, mengatakan Mursi masih bekerja di barak Garda Republik di Kairo, namun belum jelas apakah dia bebas untuk pergi.

Pesan presiden untuk pendukungnya adalah melawan kudeta militer dengan cara damai dan tidak menggunakan kekerasan terhadap pemerintah Mesir, ujar Haddara.

Beberapa waktu sebelum batas waktu militer, Mursi menyerukan sebuah pemerintahan koalisi untuk mengatasi krisis politik.

Sementara itu, partai-partai oposisi menolak untuk bernegosiasi dengan presiden dan sebaliknya menemui kepala angkatan bersenjata, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi.

Para pemimpin militer bertemu dengan pemimpin oposisi utama, Mohammed ElBaradai, pemimpin Kristen dan gerakan protes pemuda, Tamarod yang mempelopori protes anti-Mursi.

Sementara itu, Partai Kebebasan dan Keadilan, lengan Ikhwanul Muslimin, menolak untuk bertemu Sisi dan mengatakan hanya mengakui presiden terpilih. (haninmazaya/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.