Berita Dunia Islam Terdepan

Ketua Umum PP Muhammadiyah minta DPR dan BPK usut dana BNPT dan Densus 88

4

JAKARTA (Arrahmah.com) – “Perlu BNPT itu diusut darimana dananya, karena gosipnya mendapat dana dari luar negeri. DPR, BPK usut itu! dan harus transparan”, begitu seru Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammdiyah di pelataran gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta sesaat sebelum memasuki mobilnya, Senin kemarin (13/5/2013).

Selain dari pada itu, Din memberikan komentar atas pernyataan Kepala BNPT, Arsyaad Mbai, Kepala BNPT  yang mengatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran HAM pada operasi Densus 88.  “Itu tidak jujur”, ujar Din. Disebutkan juga bahwa kalau demikian adanya maka orang tersebut anti HAM. “Mutlak perlu dievaluasi, diubah pendekatannya, memberantas terorisme tidak perlu dengan cara BNPT,  Densus yang sangat konvensional bahkan cenderung melanggar HAM,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan oleh arrahmah.com, Mbai mengelak kalau tindakan Densus 88 melanggar HAM, dia berdalih,  “Dalam penanganan terorisme, kita harus teliti yah melihat pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM itu dalam artian pengertian umum, maka tugas kepolisian itu melanggar HAM. Harus dibedakan kalau HAM berat, itu seperti genosida, ethnic cleansing, kekerasan terstruktur secara masif oleh negara. Konteksnya adalah penangkapan penjahat,” ujar Ansyad Mbai di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (11/5/2013)

Din juga mengkritik BNPT dan Densus. Kalau BNPT dan  Densus melakukan terorisme dan radikalisme maka badan itu telah gagal. Dan tidak bisa melakukan deradikalisasi dengan cara-cara memusuhi agama dalam hal ini Islam. Dan jangan lupa, jangan kaitkan  terorisme dengan agama.

 (azmuttaqin/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...