PUSHAMI desak proses hukum Densus 88, Polri, dan BNPT atas penembakan brutal

67

JAKARTA (Arrahmah.com) – Sepak terjang Densus 88 kini mulai mencuat lagi pasca menebar teror dengan menembak mati 7 “terduga” teroris dan menangkap 4 lainnya dalam waktu 2×24 jam. Dalam salah satu penangkapan, Densus 88 layaknya dead squad tanpa ampun membunuh 2 orang aktivis Islam di halaman Masjid Al Nur Afiah, Makasar.

Hal ini diungkapkan Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) melalui rilisnya kepada arrahmah.com, Senin (8/1/2013) menyikapi penembakan beruntun yang dilakukan Densus 88 terhadap beberapa orang yang dituding sebgai terduga teroris.

Iklan

Lanjut PUSHAMI, Berdasarkan monitoring PUSHAMI, Densus 88 telah berulang kali melakukan abusing powers, baik dalam penggunaan anggaran yang tidak independen.

“Selama ini tidak jelas operasi besar–besaran Densus 88 yang didanai oleh negara maupun asing tidak pernah jelas penggunaannya. Misalnya Detasemen 88, menerima pelatihan, perlengkapan dan dukungan operasional yang luas dari Polisi Federal Australia (AFP). Antara 2010 dan 2012 ini nilainya mencapai $ 314.500 kemana semua dana tersebut,” Kata Direktur Kontra Terorisme dan Kontra Separatisme PUSHAMI.

Kata Yusuf, Densus 88 juga sering kali terlibat dalam penyiksaan dan extra-judicial killings, membunuh menggunakan senjata tanpa Standard Operational Procedure (SOP) kepada “terduga” teroris yang tanpa senjata dan tanpa perlawanan.

“Densus 88 bersama Amerika dan Australia tidak hanya melancarkan kampanye tuduhan teroris terhadap aktivis Islam tetapi juga melakukan pembantaian khususnya terhadap aktivis Islam,” ungkapnya.

Densus 88 dengan segala fasilitasnya telah menjadi pelaku impunitas (pelaku penghilangan nyawa yang lolos dari investigasi tanpa proses hukum) dan pelanggar HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Densus 88 sampai saat ini masih berlajut dan belum ada yang bisa menghentikannya. Sampai detik ini, masih banyak praktik impunitas dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 di dalam tahanan maupun diluar tahanan terhadap para “terduga” teroris.

“Lalu apa gunanya pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Penyiksaan pada 28 September 1998,” kritik Yusuf.

Sehubungan terhadap hal – hal di atas, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) menyatakan beberapa tuntuttan kepada pemerintah diantaranya,

1. Mendesak DPR khususnya KOMISI III memanggil KaDensus 88, Bareskrim Mabes Polri & BNPT untuk mempertanggungjawabkan tindakan kewenangannya terhadap korban terbunuh maupun korban salah tangkap.

2. Mendesak DPR khususnya KOMISI III untuk segera melakukan proses hukum kepada KaDensus 88, Bareskrim Mabes Polri dan BNPT, karena jelas dan tegas telah melakukan PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA dan terhadap personil Densus sebagai aparat kepolisian penegak hukum NKRI yang telah melakukan penembakan harus ditindak tegas sebagaimana pula diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

3. Mendesak DPR khususnya KOMISI III untuk mengaudit atas Kewenangan dalam menggunakan senjata api oleh Densus 88. Karena Densus 88 telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

4. Mendesak DPR bersama PPATK untuk mengaudit anggaran Densus 88 dan BNPT baik yang berasal dari anggaran pemerintah maupun hibah dari pihak asing.

5. Mendesak DPR khususnya KOMISI III untuk segera seketika merekomendasikan pembubaran Densus 88 dan BNPT yang telah tidak menjunjung tinggi norma hukum di NKRI yang berasaskan Negara Hukum dan aparat penegak hukum di NKRI.

“Demikian disampaikan demi tegaknya Hukum dan Berkeadilan di NKRI,” tandas Yusuf mangakhiri pernyataannya. (bilal/arrahmah.com)

 

Iklan

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya