Berita Dunia Islam Terdepan

Komisi I DPR minta Pemerintah RI perkuat diplomasi bela muslim Rohingya

1

JAKARTA (Arrahmah.com) – Komisi I DPR meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi dengan Myanmar. Hal itu diperlukan agar kekerasan terhadap muslim Rohingya dapat segera dihentikan.

“Pemerintah Indonesia harus secara kuat melakukan diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk hentikan kekerasan, menjamin keamanan, buka pintu luas bagi bantuan kemanusiaan dan mendiskusikan opsi pemerintah Myanmar menerima muslim Rohingya sebagai warga mereka,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq seperti dirilis detikcom, Kamis (28/7/2012).

Menurut Mahfudz kekerasan terhadap muslim Rohingya yang sudah mengarah ke ethnic cleansing akan terus berlanjut. Kecuali, lanjut Mahfudz, pemerintah Myanmar mau membuka kebijakan politik untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga muslim arakan dan bagian dari warga negara Myanmar.

“Lalu segala bentuk diskriminasi dihentikan. Jika hal ini dilakukan maka Myanmar akan mencatat capaian besar dalam proses demokratisasinya dan akan menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralisme secara demokratis di Myanmar,” tutur Wasekjen PKS ini.

Mahfudz menyayangkan pemerintah Myanmar dan Aung San Su Kyi tetap bersikeras dengan tidak mengakui muslim Rohingya sebagai bagian warga negara Myanmar. Padahal muslim Rohingya sudah menetap puluhan tahun dan jumlahnya hampir 1 juta jiwa.

“Maka jelas ini sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, dan itu artinya semua unsur di Myanmar bertanggung jawab terhadap ethnic cleansing yang sedang dan terus terjadi,” tutupnya.

Sebelumnya Menlu Marty Natalegawa menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk muslim Rohingya di Myanmar. Indonesia tidak diam saja, tetapi berjuang melalui jalur internasional. Marty menjelaskan, dalam berbagai forum internasional, seperti di PBB dan juga Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia meminta agar masalah muslim Rohingnya menjadi pembahasan.

“Pemerintah tidak diam. Masalah Rohingnya sudah sejak lama ditekuni upaya penyelesaiannya,” jelas Marty Natalegawa kepada detikcom, Rabu (25/7). (bilal/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...