Berita Dunia Islam Terdepan

MUI : Hotel Boutique diskriminasi terhadap identitas Nasional, Gubernur harus menegur

2

JAKARTA (Arrahmah.com) – Anggota Komisi Fatwa dan pengkajian MUI,  Ustadz Fahmi Salim, ternyata mengalami hal yang sama dengan pengurus DPP FPI KH Misbahul Anam yang dilarang menggunakan sarung saat berada di ruang makan Hotel Hotel Golden Boutique yang berlokasi di dekat Kemayoran, Jakarta.

“Kasus sarungan itu juga saya alami sendiri dalam acara yang sama dengan FPI waktu itu. Tapi, mungkin saya lebih awal makan sampai saya balik ke kamar lagi ganti celana,” Kata Ustadz Fahmi kepada arrahmah.com, Jakarta, Sabtu (7/7).

Peristiwa tersebut menurutnya, terjadi saat menjadi  tamu undangan Ditjen Kesbangpol Kemendagri dalam sarasehan dan dialog ulama dan tokoh ormas Islam yang mengambil tajuk kerukunan agama dan evaluasi SKB Menteri no 3 tahun 2008 tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Lanjut Wasekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ini, ia pun merasa heran dengan prosedur Hotel Boutiqe yang memarginalkan budaya nasional.

“Ya saya merasa aneh di negeri Pancasila dan Muslim terbesar ini kok ada tindakan diskriminatif seperti itu, malah saya dilihatkan palang petunjuk gambar sarung dicoret silang merah. Padahal Sarung dan kopian kan salah satu pakaian nasional” ujarnya.

Seharusnya, menurut, ustadz Fahmi, pihak Hotel menerapkan standar nasional bukan standar Internasional. “atau kalau tetap memakai standar Internasional harus tetap menghargai pakaian nasional kita tanpa harus mendiskriminasi” tegasnya.

Namun, ungkap Ustadz Fahmi, jika sikap Hotel Boutique tidak mau memberikan respek terhadap budaya nasional Indonesia. Jelas sikap tersebut melukai perasaan dirinya. Karena Hotel telah melakukan diskriminasi terhadap pakaian Nasional yanglebih sopan dari pakaian yang digunakan pengunjung lainnya.” Kalau tidak seperti itu jelas saya tersinggung. Masak yang pakai rok pendek atau laki-laki menggunakan celana pendek boleh masuk ke ruang Buffe Hotel, sementara yang berpakaian rapih tidak boleh? Lontarnya.

Ia pun meminta kepada pemerintah DKI Jakarta dan dinas terkait untuk bisa menegur dan merubah prosedur yang diskriminatif tersebut.

“Saya harap Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Dinas pariwisata menegur manajemen Hotel dan merubah aturan Diskriminatif yang melukai identitas Nasional kita” pungkas Ustadz Fahmi. (bilal/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...