Kekerasan atas nama agama bukan karena faktor theologis

40

JAKARTA (Arrahmah.com) – Sekjen Forum Umat Islam Ustadz Muhammad Al Khaththath mengatakan kekerasan atas nama agama merupakan komoditas politik pihak-pihak tertentu, bukan benturan bermotif theologis seperti yang selama ini disebarkan oleh media massa.

“Isu kekerasan agama lebih merupakan konsumsi politik yang dijual kemana-mana” Kata ustadz Al khaththath di tengah acara diskusi public ‘Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, antara Ancaman dan Harapan’ di Kantor PB PMII ,Salemba tengah, Jakarta, Selasa(31/1).

Ustadz Khaththath mencontohkan, penelitian yang dilakukan oleh sebuah LSM mengenai laporan perkembangan radikalisasi agama di Jabotabek. Ternyata, hanyalah penelitian yang disandarkan oleh persepsi masyarakat, bukan fakta sebenarnya dilapangan. Padahal, persepsi masyarakat dibentuk oleh propaganda media.

 Seperti  memuat prosentase ormas tertentu yang dikategorikan pernah melakukan kekerasan, hanya karena namanya tercantum bergabung ke dalam Forum Umat Islam yang lebih dulu disebut turut melakukan kekerasan atas nama agama.

“Penelitinya saja tidak pernah bertemu saya, bagaimana penelitian tersebut bisa dikatakan berdasarkan fakta” bebernya.

“Penelitian tersebut, berbahayanya dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan”tambahnya.

Senada dengan Ustadz Al Khaththath, Ismail menolak bahwa benturan antara umat Islam dan Kristen di Indonesia karena factor teologis atau agama itu sendiri, tetapi yang terjadi nyatanya adalah persoalan di ranah hukum.

“Jika memang persoalan theologies, maka bukan hanya satu gereja yang dipersoalkan, pasti seluruh gereja yang dilarang” Jelasnya

Ismail  menilai bahwa kekerasan agama terjadi lebih karena factor arogansi suatu kelompok agama tertentu dan kekurang tegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menurutnya dapat dilihat dalam kasus GKI Yasmin, dimana GKI Yasmin enggan menerima solusi yang diajukan oleh pemerintah kota berupa relokasi, padahal relokasi yang diberikan sudah cukup representatif, bahkan memutar balikan fakta bahwa Walikota tidak mematuhi putusan MA.

“Kelompok Kristen mengabarkan bahwa Wali Kota melawan putusan MA, padahal putusan MA sudah dilaksanakan”, kata Ismail.

Kemudian ketidaktegasan pemerintah dalam menangani aliran sesat Ahmadiyah juga menurut Ismail sebagai salah satu penyebab sulit terjadinya kerukunan. Sikap tidak tegas pemerintah terhadap Ahmadiyah memungkinkan terjadinya konflik di masyarakat.

 “Harusnya pemerintah tegas dan cepat membubarkan Ahmadiyah”, ungkap Ismail.

Menurutnya, Islam justru agama yang sangat toleran tidak seperti yang dituduhkan. Karena, pluralitas di dalam dunia Islam itu hal yang sangat  biasa. Umat Islam lanjutnya, sangat mengerti bagaimana mengatur masyarakat yang plural. Bahkan ungkapnya, kemampuan Islam dalam mengelola dan heterogenitas di Madinah merupakan sebuah revolusi.

“ketika pada saat itu masyarakat lain, tidak mampu memikirkan hal tersebut” tandasnya mengutip sebuah paragraf didalam disertasi karya Dr.Kamal Sa’ad Hadid.(bilal/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.