Berita Dunia Islam Terdepan

Masa depan Libya, kepada siapa loyalitas diberikan?

5

Seorang tokoh jihad Arab di Afghanistan berkata: “Kita asyik dengan pertarungan militer, sukses menempa jiwa ikhlas, dan berhasil menghidupkan kecintaan mati syahid. Tetapi kita lalai memikirkan kekuasaan (politik), sebab kita tak sepenuh hati menggelutinya. Kita masih memandang bahwa politik adalah barang najis. Hasilnya kita sukses mengubah arah kemenangan dengan pengorbanan yang mahal, hingga menjelang babak akhir saat kemenangan siap dipetik, musuh-musuh melepaskan tembakan “rahmat” kepada kita-demikian kosa kata yang biasa mereka gunakan-untuk menjinakkan kita.”

Perkataan tokoh jihad Afghanistan di atas yang dikutip oleh Syekh Hazim Madani dalam bukunya Hakadza Naral Jihadu wa Nuriduhu sangat tepat menggambarkan situasi politik di Libya pasca tewasnya rezim diktaktor, toghut Qadaffi, Kamis 20 Oktober 2011 di tangan para pejuang revolusioner Libya.

Pada hari senin, 24 Oktober 2011, Ketua Dewan Transisi Nasional (NTC), Mustafa Abdul Jalil, mendeklarasikan penerapan syariat Islam untuk Libya yang baru di Benghazi.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat internasional bahwa kita sebagai Muslim namun orang Libya adalah Muslim moderat. Sebagai negara Islam, kami mengadopsi syariah sebagai hukum utama. Setiap hukum yang melanggar Syariah adalah batal secara hukum.”

Beberapa pernyataan Mustafa Abdel Jalil tersebut, sebagaimana dirilis kantor berita Agence Perancis Presse (AFP) dalam sebuah konferensi pers, sontak memicu sejumlah kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama barat. Harian Al Masry al Yaum melansir pada hari Rabu, 26 Oktober 2011 tentang hal tersebut.

Kekhawatiran akan kebangkitan Islam dan penegakan syariat Islam yang dideklarasikan oleh Ketua NTC, Mustafa Abdul Jalil telah membuat resah kalangan sekuler dan liberal di Libya yang merupakan kaki tangan kaum imperialis barat.

Adel Rahman Al Shatr dari Partai Solidaritas Nasional yang baru saja diluncurkan pekan lalu menyatakan bahwa pernyataan Mustafa Abdul Jalil terlalu dini untuk sebuah negara yang baru saja terlahir kembali.

 “Perkara tersebut merupakan topik yang seharusnya didiskusikan dengan kelompok politik lain dari berbagai sudut pandang, juga dengan rakyat Libya sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, sebagaimana biasa para pejabat barat mulai melakukan manuver-manuver politik dengan bahasa-bahasa bersayap mereka. Mereka mulai mengomentari pernyataan pimpinan NTC tersebut dengan halus dan berdalih mereka takut penegakan syariat Islam di Libya hanya akan merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Panah beracun demokrasi dan HAM mulai dilepaskan barat ke jantung para pejuang revolusi Libya. Panah beracun tersebut adalah langkah dan strategi awal yang halus dalam rangka menjinakkan para pejuang revolusi Libya, agar mau menuruti kamauan mereka. Jika dengan cara halus tidak berhasil, sudah pasti barat akan melakukan cara-cara berikutnya (perang) yang sudah mereka persiapkan.

Lalu, negara Islam seperti apakah yang akan diterapkan di Libya? negara Islam yang sesungguhnya atau negara Islam versi barat? Mampukah para pejuang revolusi di Libya menangkal panah beracun yang sudah dilepaskan barat tersebut?

Membedah visi politik tokoh sentral NTC

Nama Dewan Transisi Nasional atau National Transitional Council of Libya (NTC) tidak bisa dilepaskan dalam menentukan masa depan Libya seperti apa yang akan dibentuk. Lalu, siapakah orang-orang di balik NTC? Kepada siapa loyalitas mereka diberikan?

Wikipedia, eksiklopedia bebas via on line menginformasikan bahwa NTC atau Al Majlis Al Watani Al Intiqali adalah sebuah pemerintahan sementara Libya di bawah Presiden Mustafa Abdul Jalil, wakil Presiden Abdul Hafiz Ghonga, dan Perdana Menteri Mahmud Jibril.

NTC didirikan tanggal 17 Februari 2011, saat gelombang tsunami revolusi mulai menyapu Libya. NTC adalah kumpulan para pejuang revolusi Libya yang pada akhirnya-dengan idzin Allah- berhasil menggulingkan Qaddafi.

Ketua NTC yang juga pemimpin tertinggi sementara Libya saat ini, Mustafa Abdul Jalil adalah mantan menteri kehakiman di bawah rezim Qaddafi. Masih bersumber dari Wikipedia, Mustafa Abdul Jalil adalah almamater Universitas Libya dan berlatar belakang Muslim Sunni. Mustafa dilahirkan pada tahun 1952 dan mulai menjabat sebagai Ketua NTC pada tanggal 5 Maret 2011. Mustafa Abdul Jalil menjabat sebagai menteri kehakiman di bawah rezim Qaddafi sejak 10 Januari 2007 hingga 21 Februari 2011.

Mengkaji visi politik dan loyalitas para pemimpin NTC pada saat ini menjadi penting bagi penentuan masa depan Libya. Hal ini dikarenakan fakta bahwa musuh-musuh Islam, terutama koalisi salibis-zionis di bawah kepemimpinan Amerika dan sekutu-sekutunya, yang terimplementasi melalui NATO, akan selalu berupaya “memenangkan” pertempuran, minimal bisa menempatkan para boneka mereka di pemerintahan Libya yang baru.

Fakta juga menunjukkan bahwa para pemimpin NTC dahulunya adalah orang-orang yang berasal dari rezim Qaddafi yang berbalik arah dan menjadi bagian dari para pejuang revolusioner Libya di detik-detik kejatuhan diktaktor Qaddafi. Bahkan, beberapa diantara mereka memang sudah dikenal dekat dengan barat di saat rezim Qaddafi berkuasa.

Mengetahui dan memastikan visi politik Mustafa Abdul Jalil sebagai ketua NTC sangat menentukan untuk melihat ke mana masa depan Libya akan dibawa. Latar belakang politik, track record dan pernyataan-pernyataan Mustafa Abdul Jalil bisa menolong kita untuk hal tersebut, selain kemana loyalitasnya diberikan.

Di satu sisi, Mustafa Abdul Jalil telah mendeklarasikan bahwa Libya ke depan akan menerapkan syariat Islam, sebagaimana disampaikannya di Beghazi, pada hari Senin, 24 Oktober 2011.

Hanya saja, dalam pernyataan tersebut, Mustafa Abdul Jalil mengatakan bahwa Muslim Libya adalah “Muslim Moderat”. Penggunaan “Muslim Moderat” disini tentunya harus dipertegas maksud dan arahnya, mengingat istilah “Muslim Moderat” biasanya mengarah kepada Muslim “ala Amerika” yang siap dan mau bekerjasama dan menjadi antek-antek Barat serta menerima nilai-nilai kekafiran mereka, seperti demokrasi dan HAM. Lawan dari istilah “Muslim Moderat” biasanya adalah “Islam Radikal” yang mengarah kepada negara Islam yang berkeinginan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna. Demikianlah opini publik yang berkembang saat ini berkaitan dengan penggunaan istilah muslim.

Faktanya, kecenderungan Mustafa Abdul Jalil kepada barat khususnya Uni Eropa tidak terbantahkan. Hal ini terlihat dengan undangan Mustafa Abdul Jalil, sebagai ketua NTC kepada Uni Eropa (UE) pada hari Sabtu, 29 Oktober 2011, lima hari pasca deklarasi negara Libya yang baru. Dalam kesempatan tersebut Mustafa Abdul Jalil memuji dukungan UE dan negara-negara anggotanya selama pertempuran pasukan NTC dengan pasukan rezim diktaktor Qaddafi.      

“Uni Eropa dan NATO telah memainkan peran penting selama revolusi kita,” kata Mustafa Abdul Jalil, mengungkapkan harapan bahwa kedua pihak dapat menyaksikan kerja sama di bidang-bidang seperti ekonomi, politik dan militer dalam “era pasca-Qaddafi.” “Saya berharap kunjungan ini akan meningkatkan kerja sama antara kedua pihak untuk ke tingkat yang baru di masa depan,” katanya melanjutkan.

Pernyataan ini cukup jelas dan tegas untuk melihat kemana loyalitas Mustafa Abdul Jalil-Ketua NTC-diberikan. Ketika menjabat sebagai menteri kehakiman di masa rezim Qaddafi, Mustafa Abdul Jalil juga sering mendapatkan pujian dari kelompok HAM dan barat atas upayanya melakukan reformasi hukum pidana Libya.

Sebuah informasi dari kabel diplomatic AS yang bocor pada Januari 2010, mengungkapkan kedekatan Mustafa Abdul Jalil dengan pimpinan koalisi perang salib baru, Amerika Serikat. Dalam berita via kabel diplomatik AS yang bocor tersebut disampaikan bahwa duta besar AS, Gene Cretz menggambarkan sebuah pertemuan dengan Mustafa Abdul Jalil sebagai “positif dan mendorong”. Menurut Cretz, Mustafa Abdul Jalil telah memberikan lampu hijau kepada stafnya untuk bekerja dengan kami.

Stasiun berita BBC pada tanggal 13 September 2011 pernah melaporkan pidato pertama Mustafa Abdul Jalil di Lapangan Martir, dimana Mustafa Abdul Jalil sebagai pemimpin NTC bertekad membawa negara mereka menjadi demokratis, didasarkan atas prinsip-prinsip Islam yang moderat. NTC juga menolak ideologi radikal.

Jelas sudah orang semacam apa Mustafa Abdul Jalil ini, dan kepada siapa loyalitasnya diberikan. Penggunaan istilah “Muslim Moderat” olehnya pun menjadi jelas, dengan ditolaknya ideologi “radikal” yang merupakan stigma barat kepada kaum Muslimin yang bertekad menerapkan syariat Islam secara kaafah (sempurna).

Visi politik barat, sekulerkan Libya!

Barat sangat setuju dengan masa depan Libya yang sekuler, atau yang mereka istilahkan dengan “Muslim Moderat”. Karena meski dideklarasikan dengan nama Negara Islam, dan dikatakan akan menerapkan syariat Islam ala “Muslim Moderat”, pada hakikatnya negara tersebut tetaplah bukan Negara Islam dan hanya merupakan negara boneka yang menjadi antek barat.

Barat selalu menerapkan politik standar ganda alias “bermuka dua”. Dahulu orang menyangka bahwa barat bermusuhan dengan Libya, dengan Moamar Qaddafi dan menganggapnya sebagai “poros setan”. Sejatinya, barat adalah “mitra” negara-negara diktaktor sekuler seperti Libya dan lainnya dalam rangka mencegah negara Islam yang sebenarnya tegak.

AFP melaporkan, Sabtu (3/9) bocornya dokumen rahasia yang ditemukan di Tripoli yang memuat hasil korespondensi agen mata-mata Libya dengan CIA, badan pusat intelejen AS dan M16, badan intelejen Inggris, antara tahun 2002 dan 2007.

Dalam dokumen tersebut terungkap agenda kegiatan intelejen bersama antara barat dengan rezim toghut Libya dalam menghabiskan para mujahid dan aktivis Islam yang menyerukan penegakan syariat Islam secara sempurna. Barat sebelumnya masih mendukung rezim toghut Qaddafi hingga meletusnya revolusi rakyat Libya hingga akhirnya barat “berbalik” berpura-pura mendukung pejuang revolusi Libya. Ini contoh politik standar ganda yang diterapkan oleh barat.

Panah beracun yang dilepaskan barat kepada para pejuang Islam sebelumnya telah berhasil mensekulerkan beberapa negara yang berjuang ingin menerapkan negara Islam secara sempurna, Turki salah satunya.

Perdana Menteri Turki- dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)-Recep Tayyip Erdogan, adalah contoh sosok yang ter-sekuler-kan oleh barat untuk kemudian mensekulerkan kembali negara Turki dengan polesan syariat Islam. Konyolnya, setelah berhasil men-sekuler-kan Turki, Erdogan dengan semangat berupaya mensekulerkan juga Mesir, Tunisia, dan juga Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan TV kabel “Dream”, sebagaimana dilaporkan Guardian pada hari Rabu (14/9), Erdogan menyeru Mesir agar menjadi negara sekuler.

Erdogan juga menolak jika partainya, AKP disebut sebagai partai Islam dan lebih suka menyebut partainya sebagai partai demokratis.

“Partai kami tidak pernah menjadi partai Islam, sebab tidak mungkin melakukan hal yang kurang memberikan rasa hormat terhadap agama kami seperti ini. Partai ini juga tidak mungkin berupa partai agama. Partai kami adalah sebuah partai konservatif dan demokratis. Bahkan kami bertekad untuk terus mempertahankan identitas ini.”

Tokoh semacam Erdogan di Turki yang bisa dijadikan “boneka”, agen, dan antek barat inilah yang saat ini dibutuhkan barat untuk di “pasang” di Libya. Barat tidak secara gratis melalui NATO membantu NTC untuk menggulingkan rezim diktaktor Libya. Barat ingin memastikan bahwa sekulerisme (pemisahan antara agama dengan negara) tetap terjadi di Libya, dan juga memastikan bahwa Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara sempurna tidak ditegakkan di Libya.

Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton menegaskan keinginan barat atas NTC lewat pernyataan tertulis yang sangat jelas pada hari Jum’at (26/8).

“Pada saat memberikan  dana, kami meminta Dewan Transisi Nasional (NTC) untuk bisa memenuhi tanggung jawab internasional dan komitmen yang telah dibuat untuk membangun sebuah negara yang demokratis, toleran dan bersatu yang melindungi hak asasi manusia universal dari semua warganya.”

Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen juga mengungkapkan kekhawatiran akan jatuhnya Libya ke tangan Mujahidin, yang disebutnya sebagai ekstrimis Islam, jika pemerintahan sekuler tidak segera didirikan. Menurutnya, kaum ekstrimis Islam akan “mencoba untuk mengeksploitasi” kelemahan Libya sebagai negara yang berusaha untuk membangun kembali setelah empat dekade pemerintahan rezim diktaktor Qaddafi.

Lalu, siapkah Mujahidin Libya mengelola kemenangan yang telah dipetik tersebut? Seperti apa visi politik Mujahidin Libya ? Kepada siapa loyalitas seharusnya diberikan?

Bagaimanakah visi politik Mujahidin Libya?

Umat Islam di Libya mendambakan pemberlakuan syariat Islam secara sempurna di Libya. Sebagaimana dilaporkan oleh islamtoday.net, ratusan kaum Muslimin di Benghazi, sebelah Timur Libya menuntut syariat Islam menjadi dasar bagi konstitusi Libya yang baru. Mereka menyatakan bahwa selama ini mereka telah menerapkan syariat Islam di rumah-rumah mereka, karena rezim diktaktor Qaddafi memberangus penerapan syariat Islam di Libya.

Sebagian besar rakyat Libya- karena mayoritas Muslim-menginginkan Al Qur’an dijadikan asas dalam bernegara, karena menurut mereka hal itu adalah sebuah kewajiban. Seorang Imam shalat di masjid di Tripoli, Ahmad Maghribi mengatakan:

 “Negeri kami adalah negeri Islam. Sehingga konstitusi negeri kami harus mencerminkan keyakinan agama.” Ia menambahkan: “Ingat, yang melakukan revolusi adalah orang-orang kami sendirilah, bukan Barat.”

Ali Shabri, salah seorang koordinator aksi mengatakan:

“Selama Gaddafi berkuasa, syariah tidak pernah diterapkan secara resmi. Namun, kami menerapkannya di rumah-rumah kami.”

Masih dari Benghazi, Timur Libya, kawasan berawalnya revolusi rakyat Libya sebagaimana Tahrir Square di Mesir. Di Benghazi, tepatnya di atas gedung pengadilan Benghazi, bendera Islam telah dikibarkan. Di Benghazi pula pemerintahan sementara Libya dideklarasikan.

Salah seorang warga Benghazi yang menyaksikan langsung menuturkan bahwa dirinya melihat seorang pejuang Islam mengemudikan kendaraan SUV dan melambaikan bendera hitam Al Qaeda di jalan-jalan kota pada malam hari dan meneriakkan “Islamiyah, Islamiyah! Bukan Timur atau Barat”. Sebuah deklarasi loyalitas yang tegas dan jelas akan masa depan Libya.

Ketika kita melihat ke atas gedung pengadilan di Benghazi, maka bendera hitam itu terlihat sangat jelas, dengan tulisan : La ilaha illallah atau Tidak ada Tuhan selain Allah dan di bawahnya terdapat lambing bulan purnama (aslinya adalah cincin nabi Muhammad SAW).

Seorang pejuang yang berada di sana mengatakan bahwa bendera itu adalah bendera Islam yang sebenarnya. Fakta ini tentu saja menguatkan dugaan selama ini bahwa para pejuang revolusioner Libya, sebagiannya adalah para Mujahid, khususnya dari Al Qaeda.

Adalah Syekh Abdul Hakim Belhaj, penasehat militer para pejuang revolusi Libya, yang juga amir (pimpinan) Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) yang saat ini menjadi tumpuan dan harapan masa depan Libya.

Harian Al-Sharq Al-Awsath yang terbit di London (25/8/2011) mengabarkan bahwa Syekh Abdul Hakim Belhaj adalah tokoh dan otak di balik serangan ke Bab Al-Aziziyah yang akhirnya menggulingkan rezim diktaktor Qaddafi.

Syekh Abdul Hakim Belhaj adalah seorang Mujahid lulusan Afghanistan dan kini dikenal sebagai bagian dari Al Qaeda. Sedari dulu, Syekh Belhaj sudah menjadi musuh toghut Qaddadi, semenjak dirinya memimpin LIFG.

Al Jama’a al-Islamiyyah al-Muqotilah bi-Libya atau yang lebih dikenal dengan Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) didirikan pada dekade 1990-an oleh para Mujahid lulusan Afghanistan. Pasca berjihad mengusir kafir Uni Soviet para Mujahidin lulusan Afghanistan ini malah dikejar-kejar oleh AS dan barat melalui antek-anteknya yang khawatir terhadap pengaruh mereka. Syekh Belhaj yang dilahirkan pada tahun 1966 dan berjihad di Afghanistan pada tahun 1988 ini pun tidak luput dari intaian dan penangkapan oleh CIA.

Pada tahun 2004, Syekh Belhaj ditangkap di Afghanistan dan Malaysia, setelah sebelumnya dibuntuti CIA di Thiland dan kemudian diserahkan kepada rezim diktaktor Libya di tahun yang sama. Alhamdulillah, di tahun 2008 Syekh Belhaj dibebaskan untuk kemudian terus berjuang bersama para Mujahid revolusioner lainnya hingga berhasil menggulingkan toghut Qaddadi.

Peranan Syekh Abdul Hakim Belhaj dan para Mujahidin lainnya, khususnya alumnus Afghanistan Libya sangat besar. Berkat perjuangan gigih mereka, para pejuang revolusioner Libya berhasil merangsek masuk, setapak demi setapak ke wilayah basis pertahanan rezim Qaddafi, termasuk kawasan “angker” Bab Al Aziziyah.

Syekh Belhaj pula yang mengkomandokan para pejuangnya untuk mengambil alih komando di bandara Tripoli, kemudian mengendalikan sekelompok pejuang Zintan, sebuah brigade Barber Libya yang membantu membebaskan ibukota dari loyalis toghut Qaddafi.

Beberapa hari kemudian, Syekh Belhaj memberikan pidato, menekankan bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan NTC yang juga telah menunjuk dia untuk memimpin komando militer di Tripoli.

Benar perkataan tokoh jihad Arab di Afghanistan pada awal tulisan ini bahwa mujahidin memang pandai dalam pertarungan militer, sukses menempa jiwa ikhlas, dan berhasil menghidupkan kecintaan mati syahid. Namun, siapkah mereka dengan visi politik untuk masa depan Libya? Mampukan mereka menghalau tembakan “rahmat” musuh-musuh Islam di saat kemenangan sudah di tangan?

Syekh Belhaj dan kawan-kawan Mujahidin Libya telah membuktikan hal tersebut. Mereka secara tegas juga telah mendeklarasikan loyalitas mereka, yakni hanya kepada Islam, bukan kepada timur ataupun barat. Mayoritas rakyat Libya juga sudah menyampaikan keinginan besar mereka untuk dapat hidup di bawah naungan syariat Islam yang sempurna.

Mahkamah Shariah Internasional, di bawah Syekh Umar Bakri Muhammad dari Tripoli, Libanon menyerukan kepada seluruh rakyat Libya agar segera menegakkan Negara Islam, yakni Khilafah Islamiyyah di Libya, dan menerapkan syariat Islam secara sempurna.

“Penerapan seluruh hal ini juga akan membangkitkan umat Islam dan Negara Islam dalam rangka untuk membawa dominasi Islam ke seluruh dunia sehingga akan membentuk tatanan dunia Islam, di mana kaum Muslimin dan non Muslim (orang-orang kafir) akan hidup di bawah naungan Negara Islam di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan mereka atas agama, ras, dan bahasa.”

Syekh Hazim Madani, dalam Hakadza Naral Jihadu wa Nuriduhu kembali mengingatkan kita pentingnya kepekaan politik, ketajaman melihat masa depan, perlunya qiyadah (kepemimpinan) yang solid dan komplit, memahami rambu-rambu pertarungan, perencanaan matang, memiliki kekenyalan jiwa dalam menghadapi berbagai ujian dan memiliki mental sabar yang baik untuk mengelola sebuah kemenangan.

Beliau melanjutkan, pertarungan ini ibarat perjalanan panjang lintas generasi, bukan pertarungan satu generas atau satu hari saja. Oleh sebab itu, kita semua harus tahu, kita berjalan di belakang panji apa? Tidak hanya itu, kita harus tahu siapa yang memegang panji itu. Kita mesti mengenalinya dengan baik; bagaimana saat bersama orang ramai, kualitas agamanya, ibadahnya, ketaqwaannya, war’anya, zuhudnya, dan semua kepribadiannya. Ini pun belum cukup. Kita juga harus tahu rambu-rambu sunatullah pertarungan antara al-haq melawan al-bathil, mengerti kapan menggunakan kekuatan, rambu perjanjian yang sesuai syariat, mekanisme memilih mitra dan memilah musuh.

Semoga Syekh Abdul Hakim Belhaj dan para Mujahidin Libya telah dan bisa mengambil pelajaran dari seluruh eksperimen jihad yang telah mereka lalui, kemudian mengelola kemenangan yang telah mereka petik, dan akhirnya menegakkan Negara Islam yang sesungguhnya, Khilafah Islamiyyah, dan menerapkan Islam secara sempurna. Insya Allah!

By: M. Fachry
International Jihad Analysis

Rabu, 13 Dzulhijjah 1432 H/ 9 November 2011 M

Ar Rahmah Media Network
http://arrahmah.com
The State of Islamic Media
© 2011 Ar Rahmah Media Network

Baca artikel lainnya...