Berita Dunia Islam Terdepan

Gaddafi terima ultimatum meski undang PBB untuk memantau gencatan senjata

0 0

TRIPOLI (Arrahmah.com) – Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Arab menuntut pasukan Kolonel Muammar Gaddafi menghentikan serangan mereka. Pada saat yang sama, Tripoli mengundang para pengamat PBB untuk memantau “gencatan senjata” yang dilakukannya, lapor Sky pada Jumat (18/3/2011).

Otoritas Libya mengundang Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim misi pencari fakta ke negara itu untuk memeriksa situasi yang sebenarnya di lapangan.

Wakil menteri luar negeri Libya, Khaled Kaim, mengatakan Tripoli ingin pengamat dari Malta, Cina, Turki, dan Jerman untuk memverifikasi bahwa gencatan senjata tengah terjadi di negerinya.

Hal ini diikuti dengan seruan negara-negara Barat dan Arab pada diktator Gaddafi untuk mengakhiri serangan terhadap rakyatnya, jika tidak pasukan Gaddafi harus mau berhadapan dengan intervensi militer dari luar.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan sebelumnya bahwa jet tempur Inggris akan dikerahkan untuk memastikan zona larangan terbang di atas Libya yang disepakati dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu dipatuhi oleh Gaddafi dan orang-orangnya.

Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan negara-negara Arab menyampaikan desakan pada Gaddafi dalam sebuah pernyataan bersama yang dilakukan belum lama ini.

Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan jika pasukan Kolonel Gaddafi terus mendesak menuju Benghazi, diktator itu akan dianggap telah melanggar resolusi.

Tapi Kaim mengatakan kehadiran pasukan pemerintah Libya di sekitar Benghazi tidak melanggar aturan gencatan senjata dan tentara tidak memiliki rencana untuk menyerang kubu pemberontak.

Klaim Kaim ini muncul di tengah laporan bahwa terus terdengar ledakan keras yang diikuti oleh tembakan anti-aircraft di kota tersebut.

Dalam pernyataan, yang dikeluarkan oleh istana Presiden Prancis, Sarkozy juga ingin pasukan Kolonel Gaddafi keluar dari Misrata, Adjadbiya, dan Zawiya, serta menyerukan pemerintah agar segera memulihkan kembali aliran air, listrik, dan gas di semua wilayah di Libya.

Perancis menyatakan penduduk Libya harus dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya pada hari yang sama (18/3), sejumlah laporan mengatakan, pasukan pemerintah masih menyerang kota barat Misrata yang dikuasai oleh para penentang Gaddafi, dan menewaskan sedikitnya 25 orang, termasuk anak-anak.

Namun, pemerintah Libya mengklaim pasukannya tidak melakukan apapun hari tersebut, di Misrata atau di tempat lainnya.

Menteri Luar Negeri Libya, Mousa Kousa, mengumumkan gencatan senjata Libya dan juga mengatakan bahwa pemerintah membuka “saluran dialog terbuka” untuk memastikan ada perdamaian berkelanjutan di negara tersebut.

Sementara itu, Cameron masih tetap berpendapat bahwa pengumuman gencatan senjata hanya alasan Gaddafi untuk mencegah dunia internasional terlibat dalam penyelesaian konflik di negerinya.

“Kami akan menilai dia dengan tindakan dan bukan kata-katanya. Ia harus menghentikan aksinya dan juga harus berhenti membuat rakyatnya menderita,” ujar Cameron.

Cameron sebelumnya mengatakan kepada parlemen: “Inggris akan menyebarkan Tornado dan Typhoon serta sejumlah pesawat pengintai lainnya ke Libya.”

“Pasukan kami akan bergabung dengan operasi internasional untuk menegakkan resolusi jika Gaddafi gagal mematuhi desakan untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil,” lanjut Cameron.

Cameron mengumumkan keterlibatan Inggris setelah Libya menutup ruang udara untuk lalu lintas semua setelah resolusi PBB disahkan di New York pada Kamis malam (17/3).

Hal yang sama disampaikan oleh Presiden AS, Barack Obama. Ia mengatakan semua serangan terhadap warga sipil di Libya harus dihentikan.

“Jika Gaddafi tidak mematuhi resolusi itu, masyarakat internasional akan memberlakukan konsekuensinya. Resolusi akan ditegakkan melalui tindakan militer,” tambahnya.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mereka pada Kamis malam untuk melakukan zona larangan terbang dalam rangka melindungi rakyat Libya. Tapi keputusan tersebut hanya dicapai dengan 66% suara, lima negara abstain dari pemungutan suara. Mereka adalah Brasil, Cina, Jerman, India, dan Rusia. (althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...