Berita Dunia Islam Terdepan

Tanpa perlu provokasi, revolusi Timur Tengah berimbas pada RI?

0 4

JAKARTA (Arrahmah.com) – Jelang isu reshuffle atau perombakan kabinet dan evaluasi koalisi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumpulkan tiga menteri Golkar kemarin. Hari ini, giliran Aburizal mengumpulkan ketua-ketua Golkar tingkat provinsi (DPD I). Apa yang sedang dilakukan Golkar?

“Pak Ical (Aburizal) sangat memperhatikan berbagai masukan-masukan dari para menteri, DPD I, dan juga dari internal DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Masukan-masukan itulah yang berguna juga untuk bahan Pak Ical bertemu SBY,” kata Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto. Rencananya, pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berlangsung dalam waktu dekat. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Menko Kesra Agung Laksono kemarin, pertemuan SBY-Aburizal akan digelar pekan ini.

Kapan dan dimana rencana pertemuan itu digelar? “Insya Allah dalam waktu satu dua hari ini. Kami belum tahu dimana. Tapi biasanya, Pak Ical bertemu SBY di Cikeas,” ujar Novanto yang juga Bendahara Umum DPP Golkar ini.

Dalam pertemuan dengan ketiga menteri Golkar kemarin, kata Setya Novanto, Ical meminta agar para menteri bekerja dengan profesional. Jangan sampai kinerja terganggu karena adanya isu reshuffle dan koalisi.

“Untuk reshuffle biarkan itu menjadi kewenangan Presiden. Untuk koalisi, itu penuh diserahkan kepada Pak Ical yang akan bertemu SBY,” ujar Novanto.

Sementara, menurut Wakil Sekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa, semua Ketua DPD I Golkar dari tiap provinsi wajib hadir dalam acara pagi ini. “Tidak boleh diwakilkan. Semua ketua dari masing-masing provinsi wajib datang,” kata Lalu Mara, semalam.

Seperti diketahui, pasca-kandasnya Hak Angket Mafia Pajak, isu perombakan kabinet dan evaluasi koalisi terus mengemuka. Demokrat, PPP, PKB, dan PAN memiliki suara yang sama menolak Hak Angket Mafia Pajak. Sedangkan mitra koalisi lainnya, Golkar dan PKS, berbeda pendapat.

SBY bahkan menyebut ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan koalisi. Tetapi, Golkar dan PKS membantah melanggar 11 butir kesepakatan koalisi yang normatif itu.

Menurut Lalu Mara, seperti yang disampaikan Ical, perbedaan dalam segala hal itu adalah biasa. Bagi Golkar, pasca-voting Hak Angket tidak mengurangi daya kritis Golkar.

“Bahwa segala perbedaan itu harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat. Perbedaan tidak hanya ada di koalisi, di Golkar sendiri juga ada,” jelas Lalu Mara. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan, ketua pimpinan daerah yang ada di setiap provinsi di Indonesia akan dikumpulkan untuk membicarakan perkembangan perpolitikan yang terjadi saat ini.

“Semua ketua pimpinan daerah diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie pada Selasa (8/3) nanti. Tidak boleh diwakilkan,” kata Priyo usai menerima Penganugerahan sebagai Politisi Pria Terpopuler 2010, di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, dikumpulkannya ketua pimpinan daerah itu karena dipandang perlu mengingat situasi politik saat ini begitu cepat. Yang akan disampaikan mengenai beberapa pokok perkembangan situasi politik terakhir.

“Mereka akan mendapatkan penjelasan dari Ketum Golkar, sehingga diharapkan adanya umpan balik atau pandangan dari daerah terhadap situasi terakhir. Kami juga ingin pada saatnya agar teman di daerah memberikan mandat penuh kepada DPP untuk memutuskan terbaik mengenai perkembangan perpolitikan kita saat ini,” katanya.

Ia pun tidak membantah adanya permintaan dari daerah agar Golkar berada di luar pemerintahan, tetapi ada juga yang masih menginginkan Golkar memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa dengan mendukung pemerintahan SBY.

“Di Golkar juga terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya baik. Golkar ingin mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat dan bangsa ke depan,” tuturnya.

Golkar, katanya, masih memiliki citra rasa untuk membangun kebersamaan sebagai partai yang mandiri dan memiliki keteguhan dalam hal kerakyatan.

Sejak angkat bicara soal keretakan koalisi di parlemen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak juga mengambil tindakan. Sikap seperti ini bisa semakin menjadi bumerang baginya.

“Lagi-lagi SBY seperti itu, lamban, pelan, ragu-ragu. Semua serba nggak jelas, orang tergantung, nggak ada kepastian. Kemungkinan kalau gayanya seperti ini, ini bisa ditumbangkan rakyat,” kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah.

Masih kata Iberamsjah, reshuffle akan tidak banyak gunanya kecuali formasi menteri dibongkar dan diganti dengan para profesional.

Entah apa yang ditunggu Presiden hingga saat ini. Padahal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah mengaku siap menunggu sikap Presiden, apakah akan mendepaknya keluar dari koalisi atau tidak.

Sedangkan ketika PKS dan Golkar tengah was-was menanti jawaban SBY, PDI Perjuangan juga kerepotan menjawab berbagai pertanyaan soal pinangan Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi.

Seperti diketahui, pengamat politik Ridwan Saidi di tengah dialog publik, di Jakarta, mengatakan bahwa umur pemerintahan SBY tak akan lama lagi.

“Kalau menteri yang duduk sekarang ini direshuffle, nggak apa-apa. Kita nggak usah ngoyo, karena pemerintah ini nggak akan lama bertahan. Mungkin sampai Juni, paling lama September SBY jatuh karena efek revolusi di Timur Tengah saat ini,” paparnya.

Dia menilai, gerakan revolusi akan sangat mudah muncul di Indonesia, tanpa perlu ada yang memprovokasi. (SM/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...