Berita Dunia Islam Terdepan

MMI: Regulasi Pornografi Berdasarkan Syariat Islam Solusi Free Sex

0 2

Jakarta (Arrahmah.com) – Menanggapi santernya pemberitaan  Hasil survei Badan Kordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai tingkat keperawanan remaja di Jabodetabek, MMI menilai Pemerintah tidak perlu menyalahkan pihak sekolah atau remaja soal banyaknya remaja yang melakukan hubungan pranikah.

“Pemerintah tidak perlu menyalahkan sekolah dan remaja, dan tidak perlu ada pendidikan seks sejak dini,” kata Majelis Mujahidin Indonesia, Sobarin Sakur di Gedung MUI, Selasa (30/11/2010).

Sebaliknya lanjut Sobarin, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan akhlak karena dalam pendidikan akhlak diatur hubungan pria dan wanita. “Lainnya adalah perlu adanya ketegasan pemerintah dalam regulasi soal pornografi yang jelas dan Indonesia harus memakai Syariat Islam,” imbuhnya

Keperawanan Tak Terkait Moralitas

Hasil survei Badan Kordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai tingkat keperawanan remaja di Jabodetabek memicu polemik berkepanjangan.

Sekretaris Solidaritas Perempuan, Komisi Perlindungan AIDS Divisi Migrasi Tracfiking HIV AIDS Thaufeik Zulbahary mengatakan hasil survei tersebut tidak ada kaitannya dengan moralitas remaja.

“Yang terpenting adalah membangun moralitas remaja itu sendiri. Karena remaja berhak mendapatkan informasi seputar kesehatan reproduksinya,” katanya Selasa (29/11/2010).

Lebih jauh dia juga mempertanyakan metodologi dan validitas survei yang telah digelar BKKBN. Bagi dia, hal penting yang harus dilakukan adalah menghilangkan stigma negatif bahwa perempuan tidak perawan adalah remaja nakal. Bukan sekadar mengekspose data tingkat keperawanan remaja.

Selain itu diperlukan kesadaran orang dewasa untuk mau mendengarkan dan memberikan masukan yang positif serta kepercayaan kepada remaja. “Tanpa semua itu mereka semakin menutup channel, cendrung defensif dan mencoba-coba,” tutupnya. (Voa-islam/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...
Comments
Loading...