Berita Dunia Islam Terdepan

Karzai Bubarkan Agen ‘Tentara Bayaran’ di Afghanistan

0 1

KABUL (Arrahmah.com) – Presiden Afghanistan telah resmi membubarkan semua perusahaan keamanan swasta domestik dan asing yang beroperasi di negaranya dalam waktu empat bulan.

“Saya menyetujui pelarangan penuh atas beroperasinya perusahaan keamanan swasta, baik nasional maupun internasional, dalam waktu empat bulan,” kata Presiden Afghanistan Hamid Karzai dalam pembacaan keputusannya pada hari Selasa (17/8/2010), PressTV mengutip.

Perintah ini mengikuti pidato yang disampaikan Karzai belum lama ini, di mana Karzai mengutuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Afghanistan.

Karzai mengatakan pemerintah Afganistan tidak akan pernah berhasil jika yang ikut campur adalah orang asing, bukan ahli setempat. Pada saat yang sama, Karzai ingin menekankan bahwa pemerintahannya memiliki kemampuan untuk memerintah dan mengatur negaranya sendiri.

Sebelumnya, Karzai menuduh kontraktor keamanan asing di negaranya beroperasi sebagai milisi, dan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini hanya memperburuk situasi keamanan di Afghanistan.

Langkah tegas dan ‘gegabah’ bagi Karzai sebagai sekutu AS ini merupakan tanggapan atas kelakuan tentara bayaran AS yang dikontrak untuk melindungi kedutaan dan perusahaan barat di berbagai pelosok daerah di Afghanistan.

Kabul telah mengkonfirmasi keberadaan 52 perusahaan keamanan swasta asing, termasuk keamanan perusahaan terkenal Amerika Xe Services LLC – sebelumnya dikenal sebagai Blackwater – di Afghanistan. Sebagian besar kontraktor keamanan yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan panglima perang Afghanistan dan juga dituduh memberikan kontribusi bagi meningkatnya jumlah korban sipil di negara ini.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, PJ Crowley, bereaksi terhadap gelagat Karzai ini dengan hati-hati. Menurut Crowly, para pejabat Amerika sedang mempelajari keputusan sahabatnya itu.

“Yah, pada saat ini, kami yakin mengenai masih perlunya perusahaan keamanan swasta untuk terus beroperasi di Afghanistan. Kami pasti setuju bahwa dari waktu ke waktu tanggung jawab ini harus berpindah ke tangan pemerintah Afghanistan,” kata Crowly, seperti dilaporkan CNN. (althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...