Berita Dunia Islam Terdepan

Indonesia Terburuk dalam Infrastruktur TI

0 1

Indonesia menempati peringkat ke-14 di Asia Pasifik dan urutan ke-57 di seluruh dunia berdasarkan sebuah penelitian mengenai daya saing industri teknologi informasi (TI) yang disponsori oleh Business Software Alliance (BSA) melalui Economist Intelligence Unit (EIU), divisi informasi bisnis dari The Economist Group yang menerbitkan majalah The Economist.

Penelitian yang melibatkan 64 negara di 7 kawasan ini menunjukkan perolehan total skor Indonesia sebesar 23,7. Dari enam kategori yang digunakan, Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) dengan skor 0,6 yang menempatkan negara kita di peringkat ke-50 secara keseluruhan dan ke-11 di Asia Pasifik.

Indonesia juga dinilai cukup baik dalam indikator sumber daya manusia (human capital) dengan skor 36,6 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-13 di Asia Pasifik dan di peringkat ke-52 secara keseluruhan.

Sementara itu peran dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri TI dinilai cukup baik, ditunjukkan dengan posisi Indonesia di peringkat ke-54 secara keseluruhan dan ke -14 di Asia Pasifik untuk kategori ini.

Berdasarkan indikator lingkungan bisnis secara keseluruhan, menempatkan Indonesia di peringkat ke-57 secara keseluruhan dengan skor 23,7 dan ke-14 di Asia Pasifik.

Namun, Indonesia dinilai paling lemah di bidang lingkungan hukum dan infrastruktur TI. Hal tersebut ditunjukkan dengan peringkat Indonesia di posisi ke-16 untuk Asia Pasifik dan diurutan ke-60 secara keseluruhan dari aspek lingkungan hukum.

Sementara di bidang infrastruktur TI rangking Indonesia jauh lebih buruk lagi karena berada di posisi bontot alias rangking ke -64 dari 64 negara yang diteliti. Padahal negara-negara tetangga dekat Indonesia umumnya menempati peringkat yang jauh lebih baik. Misalnya Vietnam berada diurutan ke-60, setelah Filipina (ke-55), Thailand (ke-49), Malaysia (ke-33) dan Singapura (ke-12).

”Dengan melihat skor Indonesia untuk setiap indikator, dan membandingkannya dengan para pesaing di tingkat regional, kami berharap studi ini dapat memberikan semacam peta jalan (roadmap) bagi para pembuat kebijakan untuk memahami kekuatan yang dapat dikembangkan sekaligus memperbaiki kelemahan yang dimiliki,”kata Seow Hiong Goh, BSA Director for Sofwate Policy dalam pemaparan hasil riset IEU kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/9).

Hal senada diungkapkan oleh Donny A Sheyoputra, BSA Indonesia Representative. ”Hasil riset IEU ini diharapkan menjadi introspeksi terhadap kinerja yang dilakukan oleh setiap departemen,”kata Donny.

Donny menilai daya saing Indonesia berdasarkan lingkungan hukum yang dinilai lemah, sebenarnya bisa didorong oleh penetapan sejumlah rancangan undang-undang yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah. ”Seperti UU yang mengatur transaksi elektronik, tinggal di-goal-kan saja,”ucapnya.

Sementara untuk infrastruktur TI yang dinilai paling buruk, Donny berharap pemerintah untuk membangun dan membenahi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat termasukk sarana internet untuk umum.

Dia menegaskan bahwa yang penting bukan rangking yang meningkat tapi improvement yang membuat industri TI jauh lebih baik. Hal itu, menurutnya, tidak bisa diukur secara nominal tapi penting untuk lingkungan bisnis secara keseluruhan.

Dukungan pemerintah

Sebagai informasi, pada hari yang sama IT Industry Competitive Index dari IEU juga dipaparkan di hadapan para pejabat pemerintahan Indonesia seperti dari Depkominfo, Departemen Perindustrian dan BPPT.

Sayangnya, dari 25 orang yang konfirmasi kehadiran mereka di acara Government Roundtable Discussion, hanya 13 orang yang datang. Meski mengaku kecewa, Donny memberikan penghargaan atas kehadiran para pejabat pemerintahan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap perkembangan industri TI di Indonesia.

IT Industry Competitive Index disusun berdasarkan enam kategori yang berbeda dengan indikator kualitatif dan kuantitatif yang secara keseluruhan berjumlah 25. Selama periode November 2006 – April 2007, IEU menghimpun data-data yang diperoleh dari EIU, PBB, Bank Dunia, World Industrila Property Organization, IDC, Pyramid Research dan lainnya.

Sumber: Indocommit

Baca artikel lainnya...